Ibu Kota Baru Berkonsep Kota Pancasila

Desain ibu kota negara (IKN) Indonesia yang baru mengusung konsep Kota Pancasila dengan simpang lima tugu Pancasila sebagai pusat. Itu tergambar dalam visualisasi desain IKN yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tugu Pancasila akan menjadi pusat kota. Wujudnya tugu tinggi dengan bentuk segi lima. Lima ruas jalan utama -masing-masing bernama Poros Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan- akan bertemu di kompleks tugu Pancasila itu. Dengan poros paling lebar adalah Poros Ketuhanan yang berada di sebelah atas atau arah utara kompas.

Istana kepresidenan berada di sebelah bawah atau arah selatan kompas. Diapit oleh Poros Persatuan dan Poros Kerakyatan. Berada di tengah kawasan hutan kota dengan beberapa kolam. Di belakang kompleks itu, berjejer perumahan menteri yang berdampingan dengan pejabat TNI-Polri.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengungkapkan, desain Kota Pancasila disesuaikan dengan falsafah dan ideologi bangsa, yakni Pancasila. Tata letak kota di lima poros tersebut juga disesuaikan dengan setiap sila.

Misalnya Poros Kerakyatan, nanti di situ ada gedung DPR/MPR. Lalu, Poros Ketuhanan, nanti ada masjid agung dan fasilitas ibadah lainnya

sebenarnya desain tersebut sama sekali jauh dari kata final. Desain itu dipakai Kementerian PUPR dalam rapat-rapat musyawarah tentang ibu kota. Dalam pertemuan itu kan susah menggambarkan ide tentang kota baru dengan berbagai macam konsepnya. Jadi, dibuatlah visualisasi.

desain itu sudah melalui kolaborasi dengan para ahli arsitektur dan tata kota. Selain konsep tata letak dengan dasar Pancasila, IKN akan mengadopsi konsep compact city, layaknya kota-kota besar seperti Manhattan dan Hongkong.

Compact city adalah membangun kota dengan kepadatan tinggi (high density), tetapi dengan penggunaan lahan yang seminimal mungkin. nanti IKN memiliki infrastruktur yang lebih padat per meter perseginya.

Konsekuensinya, kebanyakan bangunan akan berbentuk vertikal. Jadi, bukan lagi kota yang tumbuh horizontal karena akan membabat banyak lahan.

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah unsur smart city. Artinya, kota yang terintegrasi dengan sistem akses internet dan teknologi. Baik dalam transportasi, kegiatan perbelanjaan, penggunaan energi yang efisien, serta kualitas hidup dan kesehatan yang baik.

Kriteria penentuan lokasi ibu kota baru, antara lain, berlokasi strategis dan berada di tengah wilayah Indonesia. Kemudian, tersedia lahan milik pemerintah atau BUMN perkebunan yang luas agar biaya investasinya bisa rendah.

“Lahan juga harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rudy S. Prawiradinata.

Selain itu, IKN harus mempunyai sumber daya air yang cukup serta bebas pencemaran lingkungan. IKN juga harus dekat dengan kota existing atau kota yang sudah berkembang supaya investasi awal infrastrukturnya bisa diefisiensikan. Investasi infrastruktur itu meliputi akses mobilitas atau logistik seperti bandara, pelabuhan, jalan, layanan air minum, sanitasi, listrik, serta jaringan komunikasi.

Selain Kalimantan Barat dan Selatan, salah satu provinsi yang sudah dikaji sebagai calon ibu kota negara adalah Kalimantan Timur (Kaltim). Kaltim memiliki luas deliniasi kawasan 180.965 hektare (ha).

Pindah ASN

Selain urusan lokasi dan desain ibu kota negara yang baru, masalah perpindahan kegiatan pemerintahan juga menarik perhatian. Pasalnya, jika pusat pemerintahan dipindah, otomatis aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat juga harus diboyong.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Diperkirakan, yang ikut pindah sekitar 800 ribu orang.

Tinggal ibu kotanya di mana, tinggal pindah,” ujar Syafruddin yang ditemui seusai acara Penandatanganan MoU dan Launching Double Degree di Jakarta kemarin.

Dia menegaskan, para ASN harus siap jika nanti dipindahkan. Sebab, seluruh kementerian dan lembaga bakal beralih ke Pulau Kalimantan. “Enggak mungkin tinggal di sini (Jakarta),” ujar mantan Wakapolri tersebut.

Berbeda dengan Men PAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana justru menuturkan bahwa tidak semua ASN pusat bakal ikut dipindah. Mereka yang bertugas untuk urusan layanan publik tetap berada di Jakarta.